Notaris Ogah Bantu Pelaku UMK, Laporkan!

- 22 Oktober 2021, 13:54 WIB
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo R Muzhar dalam forum Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Bali di Denpasar, Kamis 21 Oktober 2021.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo R Muzhar dalam forum Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Bali di Denpasar, Kamis 21 Oktober 2021. /Dok. Ditjen AHU Kemenkumham RI

RAGAM INDONESIA - Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tak memerlukan akta notaris untuk mendirikan perseroan perorangan (PT).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo R Muzhar berharap agar para notaris tetap bersedia untuk menjadi tempat berkonsultasi dan melakukan pendampingan terhadap pelaku UMK yang akan mendirikan PT secara elektronik.

Harapan tersebut diutarakan Cahyo R Muzhar dalam forum Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Bali di Denpasar, Kamis 21 Oktober 2021.

"Kita semua perlu memberi perhatian kepada sektor UMK karena jumlahnya yang sangat besar, yaitu lebih dari 60 juta dan menyerap lebih dari 113 juta tenaga kerja. Selain itu, sejarah membuktikan, UMK merupakan tulang punggung yang menyelamatkan perekonomian nasional pada krisis tahun 1998 yang lalu," ujarnya.

Cahyo berpesan kepada anggota Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah untuk menindaklanjuti apabila terdapat laporan adanya notaris yang tidak mau membantu pelaku UMK.

Lebih lanjut Cahyo juga menerangkan terkait arahan dari Presiden Joko Widodo agar Indonesia dapat menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan organisasi antarpemerintah tingkat global yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara anggotanya memiliki standar yang efektif dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional.

Untuk menjadi anggota FATF, Indonesia harus mendapatkan penilaian largely compliance terhadap lebih dari 35 rekomendasi FATF.

"Dalam hal ini yang berkaitan dengan notaris adalah rekomendasi nomor 23 tentang Profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor, dan 28 tentang Regulasi dan Supervisi. Pemenuhan rekomendasi tersebut dilakukan bersamaan dengan penyusunan penilaian resiko nasional/risk assessment (NRA) terhadap TPPU dan TPPT di berbagai sektoral," paparnya.

Cahyo menambahkan, sesuai rekomendasi FATF dan Delegasi Pasal 18 ayat (2) UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 4 PP 43/2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, menyatakan bentuk kontribusi profesi notaris yakni pengisian form Customer Due Diligence dan penyampaian transaksi mencurigakan melalui aplikasi Government Anti-Money Laundering (goAML).

Halaman:

Editor: Victoria


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X