Ketum Pemuda Adat Papua Temukan Kejanggalan Keppres Ridwan Rumasukun

- 16 Oktober 2021, 16:21 WIB
 Gubernur Papua Lukas Enembe melantik Ridwan Rumasukum sebagai Sekda Provinsi Papua definitif di Gedung Negara Dok V, Jayapura, Kamis malam, 14 Oktober 2021.
Gubernur Papua Lukas Enembe melantik Ridwan Rumasukum sebagai Sekda Provinsi Papua definitif di Gedung Negara Dok V, Jayapura, Kamis malam, 14 Oktober 2021. /Antara/Hendrina Dina Kandipi


RAGAM INDONESIA - Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan Ridwan Rumasukun sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Papua ditengarai palsu.

"Setelah kami konformasi ke Jakarta (Keppres) diduga palsu dan tidak prosedural, apalagi mencatut nama Presiden Jokowi," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo dalam keterangan tertulis yang diterima RagamIndonesia.com, Sabtu 16 Oktober 2021.

Jan menjelaskan, setidaknya ada tiga bentuk surat keputusan yang diterima usai pelantikan, yakni SK Asli, Salinan Keputusan dan Petikan Keputusan.

Selain itu Keppres yang dimiliki Ridwan Rumasukun dalam bentuk scan sehingga diyakini bukan dari Presiden Jokowi.

Jan menduga ada upaya dari pihak-pihak tertentu di Papua untuk memaksa Jokowi melegalkan Rumusukun sebagai Sekda definitif. 

"Kami tidak mempersoalkan keputusan Presiden kalau benar. Namun kami menduga ada proses yang salah," tegasnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe telah melantik Ridwan Rumasukun sebagai Sekda Papua definitif menggantikan Dance Yulian Flassy pada Kamis malam, 14 Oktober 2021, hanya dengan petikan Keppres 148/TPA Tahun 2021 dan Keppres 149/TPA Tahun 2021.

Isi dua Keppres tersebut dinilainya janggal karena antara konsideran judul dan isi berbeda. "Sekelas Sekretariat Presiden salah dalam hal surat menyurat, di mana judulnya 'pemberhentian' namun isinya 'pengangkatan'," kritiknya.

Dengan adanya kejanggalan dimaksud, kata Jan, dapat disimpulkan bahwa proses Keppres tersebut terkesan terburu-buru dan tidak prosedural. Ditambah lagi pelantikan Ridwan Rumasukun dilakukan malam hari. 

"Kemudian mencatut TPA (Tim Penilai Akhir) ini juga menjadi tanda tanya, kapan Bapak Ridwan Rumasukun melalui proses TPA seleksi Sekda melalui rangkaian tes. Kita tahu bersama Sekda definitif di seluruh Indonesia dipilih melalui serangkaian tes yang ketat. Itu aturan kepegawaiannya ada dan tidak sembarang. Kami pikir tidak ada keadaan yang urgent di papua mengharuskan Keppres keluar," tuturnya.

Halaman:

Editor: Victoria


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X