PAPD Layangkan Somasi ke Menteri Sofyan, Ada Apa?

- 2 Oktober 2021, 11:22 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil. /Instagram.com/@sofyan.djalil

RAGAM INDONESIA-Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan somasi kepada Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan. Selain itu juga adanya indikasi kecurangan proses rekruitmen pegawai di dalam struktur Kementerian ATR/BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu menilai dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat diskriminatif dan terkesan janggal.

Baca Juga: Dihadiri Presiden Joko Widodo, Berikut Susunan Acara Pembukaan PON Papua XX

Baca Juga: Kejati Kalsel: KPK Telah Sebut Nama yang di OTT, Itu Bukan Jaksa

Baca Juga: Mantan Personil Grup Little Mix Umumkan Debut sebagai Penyanyi Solo

"Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir klien kami di mana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan Saudara Manaek sudah memenuhi syarat," kata Rihat di ruang kerjanya, Bekasi, baru-baru ini.

Rihat berpandangan maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Ia meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran di dalamnya.

"Kami minta dalam waktu tujuh hari ke depan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya" tegasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Manaek Tua mengatakan, proses rekruitmen di Kementerian ATR/BPN telah berjalan tidak transparan.

"Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan," katanya.

Halaman:

Editor: Victoria


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X