Tolak Holdingisasi PLN, Gekanas: Berpotensi Beban APBN Makin Berat

- 2 Oktober 2021, 00:26 WIB
Koordinator Gekanas, R. Abdulllah saat membacakan pernyataan sikap menolak privatisasi PT PLN (Persero), Jumat 1 Oktober 2021
Koordinator Gekanas, R. Abdulllah saat membacakan pernyataan sikap menolak privatisasi PT PLN (Persero), Jumat 1 Oktober 2021 /Dok. Gekanas

 

RAGAM INDONESIA-Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) mendesak Presiden Joko Widodo harus mengembalikan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Gekanas menganggap keputusan privatisasi PLN dengan dalih program holdingisasi dan Initial Public Offering (IPO), makin menunjukkan pemerintah tidak taat azas dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai sepenuhnya oleh negara.

Baca Juga: Terlambat Gabung, Shin Tae-Yong Coret Satu Pemain dari TC Timnas Senior

Baca Juga: Persija Kehilangan Osvaldo Haay Selama Satu Bulan Karena Alasan Ini

Terlebih, privatisasi PLN membawa konsekuensi berorientasi mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran pemilik saham.

Oleh karena itu, Gekanas menuntut DPR mengembalikan status PLN sebagai pemegang kuasa tunggal usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Gekanas juga mengingatkan DPR, MPR, dan DPD RI menjalankan pengawasan melekat secara sungguh-sungguh terhadap implementasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang di dalamnya terkandung UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

Baca Juga: Andritany dan Riko Simanjuntak Kembali Gabung Latihan Jelang Laga Persija Kontra Persiraja

"Gekanas mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan penyelenggara negara dalam hal ini Presiden RI dan DPR RI, bahwa industri tenaga listrik negara adalah cabang produksi yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak, sebagaimana tertulis pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945," tegas Koordinator Gekanas, R. Abdullah dalam keterangan persnya yang diterima RagamIndonesia.com, Jumat, 1 Oktober 2021.

Ia menekankan, privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis IPO berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah konstitusi negara.

Halaman:

Editor: Victoria


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X