Surati Presiden Jokowi, GMRI Prihatin 7 Tahun Tunjangan Purnawirawan TNI Tak Kunjung Naik

- 16 September 2021, 09:12 WIB
Ketua Umum GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonedia), Eko Sriyanto Galgendu
Ketua Umum GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonedia), Eko Sriyanto Galgendu /Eko Sriyanto Galgendu/Dok pribadi

RAGAM INDONESIA-Gaji serta tunjangan kinerja aparatur negara, baik PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), TNI, dan Polri dipastikan tidak naik tahun ini.

Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonedia (GMRI), Eko Sriyanto Galgendu pun menyurati Presiden Joko Widodo agar memperhatikan nasib para purnawirawan dari TNI.

Keputusan pemerintah tersebut dinilai berakibat juga pada tunjangan pensiun para purnawirawan TNI untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa purnatugas mereka itu.

Eko berharap kenaikan gaji pokok serta tunjangan para pensiun purnawirawan TNI tetap mendapat perhatian sepatutnya atas jasa-jasa mereka yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk nusa dan bangsa.

Baca Juga: Bupati Jayapura Tersinggung Atlet Sumbar Dikawal Brimob: Kebijakan Aneh!

Dalam surat terbukanya, Eko menuturkan, kehidupan para purnawirawan selama pemerintahan Joko Widodo hampir mencapai tujuh tahun, sangat memprihatinkan. Dibanding dengan pemerintahan sebelumnya, karena setiap tahun ada saja penyesuaian atau kenaikan tunjangan bagi purnawirawan.

Baca Juga: Debut Messi Hanya Hasilkan Kartu Kuning, PSG Tertahan di Markas Club Brugge

"Namun sampai hari ini -sejak Joko Widodo menjadi Presiden- sudah tujuh tahun belum pernah ada kenaikan gaji pokok bagi TNI maupun tunjangan pensiun bagi para Purnawirawan yang signifikan," tulisnya dalam surat terbuka yang disebarluaskan sejak Rabu pagi, 15 September 2021.

Eko mengutip pernyatakan Marsda TNI Purnawirawan Tumiyo yang juga tercatat sebagai legiun Veteran Republik Indonesia. Tumiyo memaparkan catatannya sejak Joko Widodo menjadi presiden, kenaikan gaji dan tunjangan pensiun purnawiran hanya sekali saja. Besaran kenaikan itu hanya sebesar 5 persen. Sehingga nilai keseluruhan yang dapat diterima relatif sama dengan nilai UMR (Upah Minimun Regional) DKI Jakarta.

Meski begitu, menurut Eko Sriyanto, bukan berarti untuk menggugah kenaikan gaji pokok atau tunjangan pensiun itu, para purnawirawan harus melakukan unjuk rasa seperti kaum buruh.

Halaman:

Editor: Victoria


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X