Serikat Pekerja Surati Jokowi: Awas, Privatisasi dan IPO PLN Langgar Konstitusi

- 2 Agustus 2021, 22:16 WIB
Ilustrasi pembangkit listrik.
Ilustrasi pembangkit listrik. /Dokumentasi PLN

RAGAM INDONESIA-Serikat Pekerja (SP) di sektor ketenagalistrikan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana Initial Publik Offer (IPO) atau pencatatan saham perdana melalui holding dan privatisasi oleh Kementerian BUMN terhadap usaha-usaha ketenagalistrikan.

Dalam surat bersama SP PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan SP PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) itu mengingatkan Jokowi adanya potensi pelanggaran konstitusi dalam program subholding dan IPO pembangkit yang saat ini masih dimiliki PT. PLN (Persero) dan anak usahanya.

"Pengiriman surat bersama tersebut, semata-mata hanya menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo yang dilontarkan pada Januari 2017 pada acara Executive Leadership Program bagi Direksi BUMN," jelas Ketua Umum DPP SP PLN Persero, Muhammad Abrar Ali melalui siaran pers yang diterima pada Senin (2/8/2021).

Pada acara tersebut, lanjut Abrar, Jokowi secara tegas menyatakan beberapa catatan tentang pembentukan holdingisasi BUMN. Salah satu catatan itu harus taat pada aturan hukum yang berlaku.

Abrar menegaskan, SP PLN dari awal pembentukannya telah konsisten menentang hilangnya penguasaan negara pada sektor ketenagalistrikan dengan cara privatisasi dan juga unbundling. Komitmen ini ditunjukkan SP PLN dengan melakukan judicial review UU 20/2002 dan UU 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap konsisten pada dua kali putusan judicial review tersebut yaitu menetapkan tenaga listrik, termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara.

Terkait dengan putusan judicial review UU Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa untuk usaha
ketenagalistrikan maka yang menjadi holding company-nya adalah PLN.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Ini Janji Jokowi Untuk Masyarakat

"Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah?" papar Abrar.

Baca Juga: BOR di Kota Bandung Semakin Turun, Kang Oded Minta Warga Tetap Disiplin Prokes

Halaman:

Editor: Victoria


Tags

Artikel Terkait

Terkini

X